Banjarmasin – Dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi, Tim Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi Kota Banjarmasin melaksanakan survei pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tertib jasa konstruksi pada masing-masing SKPD, sekaligus mendorong peningkatan pemahaman dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.

Survei ini mencakup tiga aspek utama, yaitu tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, dan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi.

Pada aspek tertib usaha jasa konstruksi, tim melakukan peninjauan terhadap pemenuhan persyaratan dan ketentuan usaha jasa konstruksi, termasuk penggunaan badan usaha jasa konstruksi yang memenuhi persyaratan serta tenaga kerja konstruksi yang memiliki kompetensi sesuai ketentuan.

Selanjutnya, pada aspek tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, survei difokuskan pada pemenuhan ketentuan dalam proses penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pekerjaan, dengan memperhatikan aspek mutu, keselamatan konstruksi, serta kesesuaian terhadap ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, pada aspek tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi, tim meninjau pemenuhan ketentuan dalam pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi agar dapat berfungsi sesuai peruntukannya, memenuhi persyaratan teknis, serta memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan lingkungan.

Melalui kegiatan survei ini, diharapkan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dapat semakin meningkatkan tertib administrasi dan teknis dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Selain itu, kegiatan ini menjadi sarana evaluasi dan koordinasi untuk mengidentifikasi kendala serta mendorong perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur daerah.

Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Tim Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan guna mewujudkan penyelenggaraan jasa konstruksi yang tertib, profesional, berkualitas, dan berorientasi pada keselamatan serta manfaat bagi masyarakat.